Medan – Dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Republik Indonesia mengadakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2019, di Hotel Grand Mercury Medan, Kamis (24/10)

Rapat dilaksanakan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan rumah di Provinsi Sumatera Utara dan strategi untuk mengatasi backlog. Pemerintah begitu gencar dalam melaksanakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan melibatkan peran semua aktor pembangunan serta membuat kesiapan berbagai instrumen yang dibutuhkan yang meliputi peraturan pelaksanaan, dokumen perencanaan, basis data, pendanaan dan sistem pembiayaan, ujar Herizal Ananda Pulungan selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu mewakili Sekda Provsu saat membuka Acara.

Semoga melalui rapat koordinasi ini, pemerintah baik pusat maupun daerah, serta semua stake holder seperti perbankan dari sisi pembiayaan, asosiasi dan pengembang perumahan subsisdi dari sisi supply dan MBR sebagai tujuan akhir, dapat bekerja sama dengan lebih baik lagi dalam meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan pembiayaan perumahan, pemanfaatan hunian dan kualitas rumah bersubsidi yang layak huni, tambahnya.

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2019, dihadiri oleh jajaran Direktorat Jenderal Penyediaan Infrastruktur PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu, Bank BTN, REI, dan beberapa developer lainnya yang ada di Sumatera Utara.