Medan – Kepala Dinas PKP Provsu Ir. Ida Mariana Harahap M.Si didampingi oleh Kepala Balai Penyediaan Perumahan dan Kasatker SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara membuka acara Rapat Kerja POKJA PKP Sumatera Utara di Desa – Desa Resto Jl. Setia Budi No. 192 (Selasa, 06/10).

Dalam arahannya Ida Mariana menyampaikan “Pokja PKP Sumut akan melakukan restrukturisasi Pokja sesuai dengan Permen PU 12 tahun 2020 mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, peran masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan masukan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah memalui Forum PKP dalam hal: pengendalian Penyelenggaraan PKP, pemeliharaan dan perbaikan PKP, pemanfaatan PKP, pelaksanaan pembangunan PKP dan penyusunan rencana pembangunan PKP” jelasnya.

“Dalam hal Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah memiliki Pokja PKP, Pokja Air Minum dan Penyehatan lingkungan (AMPL), atau Pokja sejenis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota melakukan pengabungan Pokja yang telah ada menjadi Pokja PKP” tambah Ida.

Kemudian Agus Tripriyono – Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan memberikan saran, agar segera disusun restukturisasi Pokja dengan mengundang Pokja-Pokja yang telah ada dan yang akan menduduki dijabatan Pokja PKP dan forum PKP adalah nama jabatan dari masing-masing organisasi. Hal ini sebagai antisipasi agar mutasi jabatan tidak menghalangi tugas-tugas di Pokja.

Pokja PKP adalah Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman lembaga yang mengkoordinasikan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pokja PKP Provinsi, Kabupaten / Kota bertugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan pemanfaatan, juga melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, Program nasional dan program Provinsi, memfasilitasi pembentukan dan penyelnggaraan forum PKP Kabupaten/Kota.

Rapat kerja ini diikuti oleh Dinas PKP Provsu, Staf Ahli Gubernur Sumut Bidang Ekonomi Keuangan, BPN Provsu, Dinas SDA CK Provsu, BKKNB Provsu, BPS, Kepala Balai Penyediaan Perumahan, SNVT Penyedia Perumahan, Balai Pengembangan Permukiman Wilayah, PDAM Tirtanadi, DPD REI, APERSI, Bank Sumut, BTN Provsu dan PLN Wilayah Sumut.