Pengembang Sumatera Utara yang tergabung di REI ( Real Estat Indonesia ) Sumatera Utara dan Apersi ( Asosiasi Perumahan Seluruh Indonesia) Sumatera Utara bertemu dan melaporkan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Sumatera Utara Ir. Ida Mariana, M.Si. Selasa sore (19 November 2019) di Aula Dinas PKP Sumatera Utara bahwa anggota REI maupun Apersi akan berhenti “STOP” bangun rumah Subsidi.

Ketua REI Sumatera Utara, Ir. Andi Atmoko Panggabean didampingi Sekretaris Ir. H.Reza Sirait dan Ketua Kehormatan REI Sumatera Utara Ir. Tomi Wistan menyampaikan hal ini disela sela pertemuan rapat koordinasi Dinas PKP Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bahwa anggota REI segera akan berhenti membangun rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Kami akan stop bangun rumah subsidi karena dukungan infrastruktur pemerintah pusat tidak optimal, kami diminta dukung program sejuta rumah dengan modal beli lahan, bangun rumah dan lainnya semuanya dari modal sendiri, pemerintah cukup membantu di subsidi bunga menjadi 5%, tetapi tahun ini kuota tidak memadai dan mencukupi, sehingga rumah tidak bisa akad dan MBR menjadi tidak dapat memiliki rumah, cashflow proyek menjadi kendala, kata Moko

Lebih baik saat ini kami stop bangun rumah subsidi dan beralih ke rumah komersil saja, daripada kami babak belur, ditambahkan Irwan Ray selaku Ketua Apersi Sumatera Utara. Anggota Apersi saat ini hampir semuanya memutuskan sementara berhenti membangun sambil melihat situasi tahun depan. Harapannya kuota subsidi tahun depan 2020 bisa ditambah, karena kuota yang telah ditetapkan sebesar 11 Triliun pasti tidak akan tercukupi bahkan habis disedot oleh bangunan ready stok tahun 2019.

Tomi Wistan yang juga selaku Wakil Ketua Umum bidang properti KADIN Sumatera Utara menyampaikan bahwa Kuota tahun 2019 telah habis dan mulai terbatas di bulan Juni 2019, dan Kuota tahun 2020 yang telah ditetapkan APBN 2020 dipastikan akan habis di bulan maret atau april 2020 karena disedot oleh jatah rumah ready stok 2019. Artinya Kuota 2020 itu sama saja dengan tidak ada kecuali BP2BT yang diperkirakan sekitar 50.000, Ucap Tomi

Sebagai informasi bahwa realisasi rumah subsidi 2018 baik dari skim FLPP dan SSB terserap sebanyak 263.000 unit, dimana setiap tahun diperkirakan naik sebesar 10% yang artinya tahun 2019 pasok kuota yang harus disiapkan pemerintah adalah sebanyak 290.000, tetapi tahun 2020 yang tersedia hanya 168.000 mengakibatkan kuota mulai habis di bulan Juni 2019. Saat ini yang ada adalah KPR BP2BT ( Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan) sebanyak 16.000 dan diperkirakan tidak terserap karena batasan akhir pengajuan terakhir tanggal 14 November 2019. Tahun 2020 seharusnya pasok kuota yang harus disiapkan pemerintah adalah sebanyak 320.000 unit, tetapi yang telah ditetapkan APBN sebesar 11 Triliun dan diperkirakan sekitar 100.000 unit saja dan akan diserap habis oleh kekurangan kuota 2019. Artinya tahun 2020 Kuota FLPP sudah habis untuk rumah produksi 2020. Sehingga membuat pengembang akhirnya akan memutuskan berhenti bangun rumah subsidi, kecuali ada penambahan kuota Flpp maupun dikonversikan ke SSB agar jumlah kuota naik disamping kuota KPR BP2BT diperkirakan sekitar 50.000 ditahun 2020.

Dalam pertemuan itu Reza Sirait juga menyampaikan pemerintah daerah agar bisa membantu meringankan beban MBR dalam membei rumah subsidi khususnya nilai BPHTB, dimana saat ini Nilai Pengurang Objek Pajak yang tidak kena pajak adalah 60 juta sebaiknya dinaikkan menjadi senilai harga rumah subsidi yang ditetapkan pemerintah sehingga BPHTB menjadi nol atau gratis sebagai pengganti SBUM 4 juta yang dialihkan saja ke kuota FLPP/SSB, dan bila perlu PSU juga tidak perlu lagi demi bertambahnya kuota, tegas Reza

PKP PEMPROVSU akan menyiapkan anggaran Kuota FLPP khusus Sumatera Utara.

Kadis PKP Pemprovsu Ida Mariana setelah mendengar masukan dari REI dan APERSI bertekad akan membantu pengembang untuk turut menyampaikan aspirasi ini ke pusat, malah akan membuat gebrakan yang mungkin bisa membantu pengembang di Sumatera Utara. Kami akan mencoba menghitung anggaran berapa yang bisa disisihkan dan disiapkan oleh Pemprovsu melalui APBD untuk anggaran Kuota FLPP khusus hanya untuk Sumatera Utara yang penyalurannya melalui Bank Sumut, mungkin kami akan menyiapkan subsidi FLPP bergulir untuk rumah MBR 1.000-1.500 unit dan ini tentu akan menjadi pertama di Indonesia dimana ternyata Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga peduli kepada masyarakatnya melalui bantuan KPR FLPP agar dapat memiliki rumah layak huni yang merupakan visi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang Bermartabat.

Selain itu juga PSU tentu akan ditiadakan anggarannya untuk mendukung KPR FLPP, Ida Mariana juga menyebutkan siap mendukung perumahan yang memiliki minimal 1.000 unit untuk dibantu penyediaan Sumur Bor besar atau Septik Tank Besar untuk mendukung higienisnya kompleks perumahan yang juga tujuannya untuk mengurangi angka stunting di Sumatera Utara.

Pertemuan diakhiri dengan penyerahan Ulos sebagai penghargaan kepada REI dan APERSI yang telah bekerjasama dan mendukung program pemerintah provinsi sumatera utara melalui Dinas PKP dalam hal kerjasama CSR dan PSU untuk masyarakat berpenghasilan rendah.