Satuan kerja pengembangan kawasan permukiman provinsi Sumatera Utara melaksanakan pendampingan pemutakhiran data permukiman kumuh pada kabupaten/kota sesuai kriteria dan indikator dalam identifikasi permasalahan kekumuhan,yang dilaksanakan di Garuda Plaza Hotel (16-17/10/2014) di Medan.

Acara yang dibuka oleh Kasatker Bangkim Provinsi Sumatera Utara menyampaikan dalam rangka percepatan pencapaian target 7D millenium development goals (MDG’s) dan amanat pasal 98 undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Serta menindaklanjuti arahan/instruksi bapak Presiden RI untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh 2020, perlu .dilakukan upaya bersama secara efektif oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Sesuai dengan arahan pembangunan pada RPJMN 3 adalah daya saing (competitiveness) dengan selayaknya ketersediaan layanan infrasruktur dasar. Salah satu arahan dalam bidang Cipta Karya adalah pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi prasarana dan sarana pendukung, di dukung oleh system pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Dengan indicator berkurangnya porsi rumah tangga yang menempati hunian dan permukiman tidak layak huni menjadi 0 %.

Arahan tersebut dituangkan dalam target Renstra Ditjen Cipta Karya 2014-2019 menuju kota tanpa permukiman kumuh diharapkan peran serta kabupaten kota terkait untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. dalam hal ini peran serta kabupaten kota mulai dari awal pendampingan serta menuju tertuangnya hasil profil kumuh masing-masing kabupaten kota, yang telah mendapatkan pendampingan oleh tim gis beserta surveyor.

Aspek profil kawasan kumuh terdiri atas kondisi bangunan hunian, kondisi aksesibilitas lingkungan, kondisi drainase, kondisi pelayan air minum, kondisi pelayanan air limbah dan kondisi pelayanan persampahan.

Lebih lanjut diharapkan, pemerintah kabupaten/kota menindaklanjuti hasil fasilitasi identifikasi kawasan kumuh ini dengan menerbitkan keputasan kepala daerah tentang penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh di kabupaten/kota. Untuk menjadi focus penanganan kawasan secara terpadu di tahun berikutnya,tutupnya.(tj&anto_randalsumut).