Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu menerima kunjungan kerja Bupati Labuhanbatu Utara Hendriyanto Sitorus berserta rombongan di Kantor Dinas PKP Provsu Jl. A.H Nasution No.20 Medan (09/3).

Kunjungan kerja disambut langsung oleh Kadis PKP Provsu Supryanton didampingi oleh Sekretaris Dinas PKP, Kabid Rumah Swadaya dan Kabid Rumah Umum. Dalam kunjungannya Hendriyanto ingin mendiskusikan mengenai Koordinasi bantuan untuk 17ribu RTLH yang sudah terdata di Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan meminta petunjuk untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintahan pusat, sekaligus mengenai banjir bandang yang pernah terjadi di Labura tetapi belum terselesaikan hingga saat ini.

Dalam pertemuan ini Supryanto menjelaskan bahwa dari “data tujuh belas ribu rumah tidak layak huni yang ada di Kab. Labuhanbatu Utra harus dilihat mana yang bisa masuk kriteria untuk mendapatkan bantuan RTLH, program BSPS atau malah menjadi wewenang Dinas/Kementerian Sosial” jelasnya.

Selanjutnya Saiful Zuhri Kabid Rumah Umum menambahkan “untuk mendapatkan bantuan dari Kementerian PUPR, Kabupaten Labura harus aktif untuk menginput data ke dalam aplikasi Sibaru” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut Indra Sakti Harahap juga menjelaskan “syarat penerima bantuan RTLH harus memiliki KTP, Kartu Keluarga(KK), memiliki tanah dengan legalitas, memiliki dan menempati rumah satu-satunya, belum pernah menerima bantuan RTLH atau bantuan sejenis lainnya, berpenghasilan paling banyak sebesar Upah Minimum Regional (UMR) dan penerima juga sanggup berswadaya dalam pelaksanaannya harus dipenuhi agar bisa menerima bantuan.(ulfa)