Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Supryanto menjadi narasumber dalam rangka Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Penajaman Delapan Prioritas Pembangunan pada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 di Hotel Grand Mercure Jl. Sutomo No.1 Medan. (Kamis, 18/11)

Dalam paparannya Supryanto menyampaikan “ rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki fungsi strategis sebagai tempat tinggal layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuni serta asset bagai pemiliknya. Menurut PP 14/2016 Pasal 108 ada delapan kriteria mulai dari bangunan gedung, jalan lungkungan, drainase lingkungan, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem penyediaan air minum dan proteksi kebakaran. Saat ini Luas Kawasan perumahan kumuh di Sumatera Utara 10.350, 52 Ha yang tersebar di 32 Kabupaten dan Kota. Yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 1.490,51 Ha yang tersebar di 24 Kabupaten dan kota.” Ujarnya.

Supryanto juga menjelaskan “Agar Akses Rumah Layak Huni dapat meningkat di Tahun 2022 s.d 2023 Perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas rumah yang telah ada dari kondisi tidak layak huni menjadi rumah layak huni, serta memastikan rumah yang baru yang akan dibangun oleh pengembang perumahan maupun oleh masyarakat secara swadaya sudah memenuhi indikator layak huni. Untuk wara yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni tetapi kurang memiliki kemampuan mewujudkanrumah layak huni terutama yang berada pada kawasan kumuh kewenangan pemerintah provinsi akan dibantu langsung oleh Pemprovsu. Pemprovsu akan bekerjasama dan mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten / Kota serta Badan Usaha agar berperan lebih aktif meningkatkan kualitas hunian masyarakat Sumatera Utara memperhatikan ketersediaan SDM pengelola kegiatan yang terbatas dan Keuangan Pemprovsu Ditargetkan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 2022–2023 sebanyak 1000 unit rumah” jelasnya.(ulfa)