Medan – Dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan penyederhanaan pembinaan pembangunan perumahan bagi masyarakat Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR melaksanakan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi terpadu dan pendampingan percepatan penyederhanaan perijinan pembangunan perumahan MBR kepada 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, Rabu (4/9) di Hotel Santika Medan.

Acara diawali dengan laporan oleh Rizaldi selaku ketua panitia. Dalam sambutannya Rizaldi mengatakan bahwa maksud kegiatan ini merupakan salah satu agenda penting sebagai wujud perhatian dan keseriusan Pemerintah terhadap upaya percepatan pembangunan perumahan melalui perijinan dan non perijinan di daerah. Sedangkan tujuannya adalah untuk mewadahi Pemerintah Kab/Kota dalam rangka penerapan pemberian kemudahan perijinan bagi perumahan MBR, hal ini sesuai dengan PP No. 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan MBR dan Permendagri No.55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perijinan Dan Non Perijinan Pembangunan Perumahan Bagi MBR di daerah. Diharapkan melalui kegiatan ini segala permasalahan yang ada di Kab/Kota dapat tersampaikan dan terselesaikan dengan baik, tambahnya.

Mewakili Gubsu, Ida Mariana selaku Kadis PKP Sumut menyampaikan permasalahan perumahan yang ada di Sumatera Utara, jika dirinci sampai dengan Tahun 2016 total backlog di Sumatera Utara berjumlah 411.846 unit. Belum lagi adanya pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Semua itu bisa diatasi apabila kita semua mermpunyai komitmen yang kuat serta didukung oleh semua pihak. Dan kita semua hari ini berkumpul sebagai tanda komitmen kita bersama bagaimana sumatera utara supaya jangan ada lagi backlog . Sebagai upaya lain untuk mengatasi permasalahan backlog di Sumatera Utara, pada Tahun 2019 sedang merintis program Bantuan Rumah Berbasis Komunitas dan Insha Allah akan dilakukan groundbreaking pada Bulan November ini, tambahnya.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Insfrastruktur Dan Investasi, Bupati Batubara, Wakil Walikota Tanjung Balai dan para Kepala OPD Kabupaten Kota yang di undang. (dedi)