Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu mengikuti Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Poyek Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei, Sport Center dan Proyek LRT Mebidang di Provinsi Sumatera Utara. Rapat melalui Video Conference di Medan (Selasa, 21/7).

Video Conference dibuka oleh Sri Bagus Guritno selaku Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun, yang menyampaikan beberapa masukan dan perbaikan mengenai KPBU Rusunasa Terintegrasi KEK Sei Mangkei diantaranya meminta perbaikan lampiran mengenai sekup MBR dan penyesuaian dengan UU No. 23 Tahun 2014 dan dilengkapi dengan affordable housing terkait relokasi penduduk mensupply kebutuhan tenaga kerja di KEK Sei Mangkei. “proses PDF di Kemenkeu akan disupport supaya bisa lancar, permintaan PDF di Kemenkeu perlu direvisi karena tidak perlu DED dan itu dilampirkan pada saat meminta di cantumkan di PPP Book, nanti akan difasilitasi Kemenkeu yang PDF nanti di Kemenkeu pembuatan FBC lanjutan market sounding kemudian pembuatan dokumen lelang akan diberikan oleh Kementerian Keuangan” ujarnya.

Sri Bagus juga menjelaskan KPBU tidak memerlukan DED cukup basic desain, yang sudah ada Outline Business Case (OBC) nanti diperdalam lagi di Final Business Case (FBC) sambil dibuatkan dokumen lelang. DED akan dibuat oleh Badan Usaha Pelaksana.

Ida Mariana Harahap menyampaikan sudah menyerahkan surat pernyataan Gubsu terkait komitmen mengenai PJPK, surat permohonan dimasukan ke PPP Book dan surat ke Kemenkeu untuk dibantu PDF sewaktu mengirimkan berkas market sounding, “jadi tinggal melakukan perbaikan lingkup KPBU diubah menjadi tanpa MBR. perbaikan akan dikirimkan paling lama Senin 27/7” ujarnya.

Rapat ini diikuti oleh Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun, Direktorat Keluarga, Anak dan Olaraga, Direktur Perumahan, Perkotaan dan Permukiman, Direktur Transportasi, Kepala Dinas Pemuda dan Olaraga Provsu, Kepala Dinas Perhubungan Provsu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu dan Tim Simpul KPBU Provinsi Sumatera Utara. (ulfa)