Medan – Kadis PKP Provsu Ir. Ida Mariana Harahap M.Si mengikuti Rapat Klarifikasi Permohonan Project Development Facility (PDF) Proyek KPBU Pembangunan Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei melalui Video Conference via Zoom di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Jl. Jendral Sudirman No.41 (Kamis, 01/10).

Rapat dibuka oleh Jimmy perwakilan Kementerian Keuangan, dalam pembukaannya Jimmy menyampaikan “Rencana pembangunan Rusunawa Sei Mangkei sudah mengajukan permohonan PDF kepada Kementerian Keuangan, kami sudah melakukan review atas dokumen yang disampaikan, kemudian dalam evaluasi ini ada arahan arahan terkait dengan concern dan terkait dengan eligibilitas PJPK itu yang coba di indentifikasi saat ini, dan seperti apa pemerintah Sumatera Utara mendukung proyek ini kebijakan-kebijakan yang sudah atau akan dikeluarkan untuk mendukung proyek ini dan perlu adanya sinergi dengan DPRD ” katanya.

Selanjutnya Herry TZ – Direktur Pengembangan Sistem Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan menyampaikan “untuk memulai sesuatu memang selalu ada yang pertama, untuk Sumatera Utara mari kita sampaikan untuk coba hal pertamanya dengan mempercepat proses PDF nya dan bisa menjadi solusi untuk daerah lain” tambahnya.

Kemudian Agus Tripriyono – Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan menjelaskan “Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat berharap sekali PDF yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan dapat segera direalisasikan sehingga project yang ada di Sumatera Utara khususnya proyek Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei dapat segera terlaksana” terangnya.

Ida Mariana kemudian menjelaskan “Merujuk dari UU No.23 tahun 2014 maka rusunawa terintegrasi KEK Sei Mangkei diperuntukkan untuk karyawan yang bekerja pada KEK Sei Mangkei yang saat ini para karyawan nya bermukim lebih kurang 15-20 km dari KEK Sei Mangkei, sedangkan lokasi rusunawa mempunyai akses yang mudah dan dekat hanya berjarak 2km dari pintu gerbang KEK Sei Mangkei. Perusahaan yang ada di KEK Sei Mangkei juga sudah memutuskan tidak akan membuat perumahan bagi karyawan jadi mereka sangat mengharapkan untuk Rusunawa Terintegrasi ini segera dibangun agar para karyawan tidak perlu terlalu jauh untuk menempuh perjalanan yang jauh dengan resiko jalan lintas yang tinggi. PJPK juga sudah menyampaikan apa yang menjadi kewenangan provinsi dan tidak mengambil alih tugas pemerintah pusat. BLUD sedang diproses, kami sudah menyusun masterplan KEK Sei Mangkei, integrasi dengan saktor lainnya / Cross cutting program dan kami sudah membuat pembentukan Tim KPBU” jelas Ida Mariana.

Rapat ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bappenas, Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara Bidang Ekonomi dan Keuangan Serta Dinas PKP Provsu.