Medan – Kadis PKP Provsu Ida Mariana Harahap menghadiri rapat pembahasan Ranperda APBD Provsu Tahun 2021 dengan Komisi – D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provsu dipimpin oleh Ketua Komisi – D, H. Anwar Sani Tarigan, selasa (24/11) di Ruang Rapat Komisi D, jalan Imam Bonjol Medan.

Dalam pemaparannya Ida Mariana menjelaskan bahwa rencana kegiatan APBD Dinas PKP Provsu total sebesar 58 milyar untuk Tahun 2021. Anggaran Tahun 2021 dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, rehabilitasi rumah tidak layak huni, penataan kawasan kumuh, relokasi korban bencana dan pembangunan PSU permukiman, jelasnya.

Terhadap pemaparan dari Dinas PKP Provsu, anggota DPRD Provsu memberikan tanggapan agar fokus pelaksanaan kegiatan didistribusikan secara merata ke seluruh Kab/Kota, terutama pada Kegiatan RTLH. Sehingga semua masyarakat di Sumatera Utara bisa memiliki rumah yang layak huni. DPRD Provinsi Sumatera Utara sangat mendukung dengan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, dimana program ini langsung menyentuh kepada masyarakat. Terhadap tanggapan anggota DPRD Provsu, Ida Mariana menyampaikan bahwa dengan jumlah Kab/Kota yang begitu banyak di Sumatera Utara, menjadi dilema tersendiri untuk dapat mewujudkan apa yang di sampaikan oleh para anggota Dewan. Untuk pelaksanaan kegiatan dari mulai RTLH, penanganan PSU Permukiman dan kawasan kumuh, membutuhkan dana yang sangat besar, sehingga untuk pendistribusian kegiatan akan dilakukan secara bertahap untuk tahun ini dan tahun selanjutnya, terang Ida.

Acara Rapat Pembahasan Ranperda APBD Provsu Tahun 2021 dihadiri juga oleh Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provsu, Dinas ESDM Provsu dan Dinas Perhubungan Provsu.