Medan – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Sumatera Utara Ir. Supryanto, MM membuka kegiatan Rapat Pokja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara di Hotel Grandika Setia Budi Medan, Kamis (3/6).

Sebelumnya Ketua Panitia Pelaksana Rapat Pokja Ir. Herizal Ananda Pulungan M.Si menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penyelengaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah Provinsi Sumatera Utara. “kegiatan ini telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 12 Tahun 2020 yang mana telah terbentuk kelembagaan Pokja di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yakni Pokja PPAS (Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Bersih dan Sanitasi) dan Pokja PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) maka perlu dilakukan penggabungan kelembagaan Pokja tersebut” ucapnya.

Ir. Supryanto, MM menyebutkan bahwa Pokja PKP adalah wadah yang dibentuk atas dasar komitmen bersama para pemangku kepentingan sebagai tempat untuk menyinergikan kebijakan, Kelembagaan, Penyelengaraan, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Permukiman Kumuh Perkotaan, tukar pikiran dan Koordinasi. Pokja PKP merupakan salah satu Instrumen penyelengaraan PKP, wadah ini dibentuk secara formal dan dilembagakan dengan Surat Keputusan. Dalam menjalankan tugasnya, Pokja PKP bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.

Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Ir. H. Anda Subrata, M.Si memimpin jalannya rapat Pokja menjelaskan bahwa Pokja ini akan memberikan manfaat yang besar bagi daerah untuk PKP kedepan seperti :

1. Terlaksananya proses pembangunan PKP yang mampu mengakomodasikan kepentingan pemerintah sebagai regulator, pengembang, penyedia dan penerima manfaat sehingga dapat mengurangi potensi konflik yang tidak diinginkan.

2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan terbantu dalam proses sosialisasi mengenai kebijakan – kebijakan terkait pembangunan PKP.

3. Terbangunnya koordinasi yang lebih baik dalam mensinergikan arah pembangunan PKP sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

4. Tersedianya jalur komunikasi dan artikulasi kepentingan seluruh pemangku kepentingan PKP di daerah.

Hadir dalam kegiatan ini OPD Provinsi Sumatera Utara yaitu Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang serta Balai PPW Sumatera Utara.(nanda)