Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menerima kunjungan kerja dari Komisi C DPRD Kab. Tapanuli Tengah. Kunjungan ini dipimpin oleh A. Melfan Tanjung Pertemuan diadakan di Aula Dinas Kantor PKP Provsu Jl. A.H Nasution No.20 Medan (05/03).

Kunjungan kerja disambut langsung oleh Kepala Dinas Ir. Supryanto, MM didampingi Sekretaris Dinas PKP Anda Subrata dan Kabid Rumah Swadaya Indra Sakti Hrp. Dalam kunjungannya Komisi C Kab. Tapanuli Tengah meminta petunjuk terkait pelaksanaan Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) TA. 2021 “apa saja syarat untuk penerima bantuan RTLH agar kami bisa menjelaskan ke masyarakat yang merasa dia merasa berhak menerima bantuan tetapi malah orang lain yang mendapatkan bantuannya” ujar melfan.

Supryanto menjelaskan bahwa “setiap usulan kegiatan semua yang akan ditampung harus diverifikasi dan memastikan semua sesuai petunjuk teknis (juknis) yang ada” jelasnya.

Kabid Rumah Swadaya menambahkan “syarat penerima bantuan RTLH harus memiliki KTP, Kartu Keluarga(KK), memiliki tanah dengan legalitas, memiliki dan menempati rumah satu-satunya, belum pernah menerima bantuan RTLH atau bantuan sejenis lainnya, berpenghasilan paling banyak sebesar Upah Minimum Regional (UMR) dan penerima juga sanggup berswadaya dalam pelaksanaannya harus dipenuhi agar bisa menerima bantuan tesebut. Kegiatan RTLH juga harus sesuai dengan jadwal pelaksanaan jika kegiatan tersebut dilaksanakan tidak sesuai jadwal berat harapan untuk bisa melanjutkan kegiatan tersebut ditahun berikutnya” tambah Indra.

Setelah diskusi, acara diakhiri dengan foto bersama.(ulfa)