Medan – Dinas PKP Provsu melakukan Verifikasi SK Kumuh Kota Pematangsiantar oleh Tim Verifikasi Provinsi sesuai dengan Kewenangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Acara dilaksanakan di Ruang Rapat Lt. II Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Jl. Jendral A.H Nasution (Rabu, 20/04).

Acara dibuka oleh Sekretaris Dinas Muhammad Haldun dalam pembukaannya Muhammad Haldun menyampaikan “Verifikasi penilaian kelengkapan readiness criteria SK Kumuh bertujuan agar pendataan kawasan permukiman kumuh sesuai dengan data yang ada di lapangan dan sesuai dengan RTRW yang sudah ada, dan untuk mempermudah karena ini tugas kita bersama supaya tidak memasukan yang bukan kawasan permukiman sebagai kawasan kumuh untuk mencapai luasan 10 – 15 Ha yang merupakan kewenangan Provinsi” ujarnya.

Kemudian Tim Verifikasi SK Kumuh Kota Pematangsiantar menyampaikan hasil identifikasi dan kelengkaan data kawasan kumuh Kota Pematangsiantar. Kawasan kumuh dengan luasan 10-15 Ha sesuai dengan kewenangan provinsi ada 5 kawasan yang diusulkan yaitu Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat, Kelurahan Mekar Nauli Kecamatan Siantar Marihat, Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba, Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat, Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur.

Dari hasil verifikasi Kota Pematangsiantar sudah memiliki RTRW sesuai Perda No.1 Tahun 2013 namun belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Terdapat 3 (tiga) kawasan yang memungkinkan masuk kumuh dengan luas 10 Ha s/d dibawah 15 Ha, yaitu, Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat, Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba, Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat, namun harus dilakukan deliniasi ulang kawasan, serta update data numeric dan profil SK Kumuh. Lokasi yang masuk dalam polygon merupakan lokasi perumahan dan permukiman sesuai dengan peruntukan pola ruang dalam RTRW Kota Pematangsiantar.(ulfa)