Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengadakan Rapat Kerja Pokja PKP Provinsi Sumatera Utara. Acara dilaksanakan di Aula Lt. II Kantor Dinas PKP Provsu Jl. A.H Nasution No. 20 Medan (09/08).

Pembukaan acara dilakukan oleh Kepala Dinas Alfi Syahriza “urusan Perumahan dan kawasan permukiman melibatkan peran multi sektor, kesiapan instrument yang terkait juga kebijakan dan peraturan dan program-program strategis untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Sumatera Utara. Kita perlu bersama-sama bersinergi, ujuan serta komitmen, dan bersama-sama melangkah, menciptakan inovasi-inovasi baru guna mengatasi berbagai isu dan permasalahan yang muncul, khususnya dalam menuntaskan backlog, permukiman kumuh, rumah tidak layak huni, rumah terdampak bencana” ujarnya.

Kemudian Kabid Kawasan Permukiman Isfan Zulfikar menyampaikan materi mengenai Kolaborasi Pokja PKP Provinsi Sumatera Utara “Salah satu permasalahan dalam urusan PKP adalah Permukiman kumuh yang merupakan masalah kompleks di perkotaan yang mencakup persoalan lingkungan, sosial, dan ekonomi, diperlukan optimalisasi upaya penanganan kumuh melalui penyelenggaraan Pokja PKP di Daerah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan regulasi, kebijakan serta program antar sektor serta memfasilitasi Forum PKP untuk membangun kolaborasi Penanganan Kumuh, dan belum terwujudnya kolaborasi antar steakholder dalam memperkuat kelembagaan di seluruh Kabupaten/Kota serta belum maksimalnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan PKP pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan”.

Acara diikuti oleh Biro Hukum Setdaprovsu, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provsu, ATR/BPN Provsu, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera Utara Il, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatra Utara, Biro Administrasi Pembangunan Setda Provsu, Bappeda Provsu, Dinas Kesehatan Provsu, Dinas Lingkungan Hidup Provsu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provsu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provsu, Badan Pusat Statistik Provsu.(ulfa)