Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu mengadakan Rapat Koordinasi dan Penyampaian Usulan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni T.A 2022 di Hotel Grandhika Jl. Dr. Mansyur No. 169 Medan, (11/7).

Pembukaan dilakukan oleh Sekretaris Dinas PKP Muhammad Haldun mewakili Kadis PKP Provsu “Bantuan rumah tidak layak huni adalah bantuan stimulan berupa bahan bangunan/material untuk rumah swadaya yang diberikan pemerintah provinsi sumatera utara bagi masyarakat kurang mampu untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah. Pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan bantuan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni dengan luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha sebanyak 500 unit di 12 Kabupaten/Kota yaitu di Kab. Karo, Kab. Deli Serdang,Kab. Labuhan Batu, Kab. Langkat, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Nias Selatan, Kab. Padang Lawas Utara, Kota Pematang Siantar, Kab. Padang Sidimpuan, Kota Sibolga, Kota Tebing Tinggi, Kota Tanjung Balai” ujarnya.

“Rapat koordinasi dan penyampaian usulan ini bertujuan untuk agar terlaksananya sinkronisasi kebutuhan rumah tidak layak huni (RTLH) yang berbasis pada database yang akurat dan akuntabel serta terjalinnya sinergitas antara pemerintah provinsi sumatera utara dengan pemerintah kabupaten/kota dalam hal peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah” tambahnya.(ulfa)