Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu menerima kunjungan PANSUS DPRD Kab. Karo bersama dengan Dinas Perkim Kab. Karo. Pertemuan diadakan di Aula Dinas PKP Provsu Jl. A.H Nasution No.20 (Kamis, 01/07).

Kunjungan kerja disambut oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman bersama dengan Kepala Bidang PSU dan Rumah Swadaya mewakili Kepala Dinas PKP Provsu. Dalam kunjungannya Pansus DPRD Kab. Karo ingin berkoordinasi dan berkonsultasi mengenai Ranperda tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman. Pada kesempatan tersebut anggota DPRD Kab. Karo Firdaus Tarigan mempertanyakan “tentang standar luasan perumahan yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam ranperda ini. Rencana relokasi kepada masyarakat yang terdampak erupsi gunung Sinabung dirasakan kurang maksimal dan tidak terakomodir dengan baik, sehingga masyarakat membeli tanah dan membangun rumah secara berkelompok” ujarnya.

“dikarenakan ada penghapusan terhadap sepuluh desa menyebabkan masyarakatnya jadi terpencar ditambah lagi dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang belum selesai sehingga muncul perumahan baru yang belum mengakomodir RTRW tersebut” tambahnya.

Menaggapi pertanyaan anggota DPRD Kab. Karo, Hadasa Manurung menjelaskan “dengan adanya peraturan ini pemerintah dapat mempertimbangkan besaran luasan perumahan yang PSU nya harus diserahkan ke pemerintah, agar masyarakat bisa mengakses PSU yang ada di dalam perumahan” ujarnya. Selama ini banyak perumahan yang aksesnya terbatas/mengekslusifkan hanya untuk penghuni di dalam komplek, sehingga tidak terakses/terjangkau oleh masyarakat diluar komplek” jelasnya.

“mengenai perumahan yang dibangun tanpa mempertimbangkan RTRW mengingat kondisi rawan bencana, seharusnya karena di daerah rawan bencana kita harus lebih tegas dalam hal pemberian izin harus benar-benar mengacu pada RTRW karena kondisi lingkungan yang sedikit ekstrim dari lingkungan lain, jika tidak sesuai dengan RTRW harus tolak perizinannya kecuali Kab/Kota mengambil kebijakan untuk merevisi RTRW mengingat kebutuhan lahan, bencana alam tidak bisa dijadikan dasar untuk mempermudah perizinan jika tidak sesuai dengan RTRW” jelasnya.

Kemudian Hadasa menambahkan “dalam peraturan disebutkan PSU yang diserahkan itu paling lama satu tahun setelah semuanya selesai, pemerintah menerima yang sudah selesai seluruh fasilitas dan penyerahan ini tidak merugikan developer dan kab/kota juga harus mengetahui tanggung jawab sebagai pemerima untuk memelihara PSU beralih dari developer ke pemerintah sebagai sarana untuk umum” ujarnya.

Pertemuan diakhiri dengan foto bersama.(ulfa)