Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu menerima kunjungan kerja Komisi III DPRD Kota Sibolga yang dipimpin oleh Syuryanty Sidabutar. Pertemuan diadakan di aula Dinas Kantor PKP Provsu Jl. A.H Nasution No.20 Medan (26/03).

Kunjungan kerja disambut oleh Kepala Bidang Rumah Swadaya Indra Sakti Harahap yang mewakili Kepala Dinas PKP Provsu karena masih melaksanakan musrembang di Kab. Samosir. Pada kesempatan tersebut Syuryanty Sidabutar menyampaikan “untuk mendapatkan bantuan RTLH apa saja syarat yang harus dipenuhi, selain itu bantuan apa saja yang bisa diberikan kepada Kota Sibolga sesuai dengan tupoksi Dinas PKP Provsu” ujarnya

Indra Harahap menjelaskan “RTLH merupakan perintah UU dan ada didalam Peraturan Gubernur Sumut, dan ada 3 bagian kewenangan mulai dari luas lahan lebih 15 Ha merupakan kewenangan pusat, luas lahan 10-15Ha merupakan kewenangan Provinsi dan luas lahan dibawah 10 Ha merupakan kewenangan Kab/Kota. Mengenai kriteria RTLH dimulai dari data penerima surat bupati, kemudian pemprovsu juga mempunyai tim untuk memverifikasi Kembali dari daftar nama yang ada, jika ada yang berbeda dilapangan Dinas PKP Provsu berkoordinasi dengan Dinas PKP Kab/Kota untuk berdiskusi.

Kemudian Pelaksana Kepala Seksi Rumah Swadaya Armada juga menambahkan “pada pramusrenbang 2021, Kota Sibolga mengusulkan 100 unit untuk RTLH dan penataan Kawasan kumuh 1 kawasan, kami juga meminta bapak/ibu DPRD untuk saling terlibat dan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas PKP Kab/Kota dan Bappeda, kewenangan Provinsi dengan luas kawasan 10-15 Ha, dengan luasan satu hamparan dan harus masuk ke dalam SK Kumuh yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Sibolga.

Acara Kunjungan Kerja diakhiri dengan foto bersama.(ulfa)