Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menerima kunjungan Pansus DPRD Kab. Asahan bersama dengan Dinas Perkim Kab. Asahan. Kunjungan diterima di Aula Dinas PKP Provsu Jl. A.H Nasution No. 20 Medan (Kamis, 11/11).

Kunjungan kerja disambut oleh Zubir Kabid Rumah Umum didampingi oleh Pejabat Eselon III dan IV. Dalam kunjunganya Pansus DPRD Kab. Asahan ingin berkonsultasi mengenai Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Noura Nst “warung-warung pinggir jalan lintas sumatera apakah masuk dalam katagori kumuh yang masuk dalam ranperda? Dan dinas perkim Kab. Asahan juga merasa perlu pembinaan untuk pembuatan profil kumuh dari Dinas PKP Provsu” ujarnya.

Yuni Kurniasih selaku Kasi Bid. Kawasan Permukiman menjelaskan “Pencegahan dan pembinaan dari Dinas PKP Provsu memang belum ada pembinaan, untuk tim verifikasi SK Kumuh Provsu sedang dibentuk oleh Bapak Gubernur. Kalau warung-warung yang berada di sepanjang jalan lintas masuk atau tidak dalam kumuh bisa merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perumahan kumuh adalah perumahan uang mengalami penurunan fungsi sebagai tempat hunian, sedangkan permukiman kumuh permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, dan merujuk pada Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menurut Permen PUPR No. 14 Tahun 2018, jika masuk dalam salah satu point pada tipologi perumahan baru bisa masuk katagori perumahan kumuh atau permukiman kumuh” jelasnya.

Pertemuan diakhiri dengan foto bersama.(ulfa)