Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menerima kunjungan Komisi C DPRD Kab. Labuhanbatu Utara berserta Dinas PKP Kab. Labuhanbatu Utara. Kunjungan diterima di Aula Dinas PKP Provsu Jl. Ah. Nasution No. 20 Medan (Senin, 15/11).

Kunjungan kerja disambut oleh Indra Sakti Harahap Kabid Rumah Swadaya diampingi pejabat Eselon III dan Eselon IV. Dalam kunjungannya Komisi C DPRD Kab. Labura ingin berkonsultasi mengenai bantuan RTLH. Ismarlin bertanya “bagaimana syarat-syarat yang dibutuhkan agar Kab. Labura mendapat bantuan RTLH?” Kemudian Tuni Pramono menambahkan “bagaimana mengenai bantuan rumah bagi yang terdampak bajir bandang di Kab. Labuhanbatu Utara sampai saat ini belum ada realisasinya”.

Indra Sakti Harahap menjelaskan “tahun ini kabupaten labura mendapatkan bantuan sebanyak 100 unit, untuk rumah yang terpilih melalui tim teknis yang ditentukan kabupaten. Kemudian penerima manfaat akan membentuk pokmas dan penerima manfaat akan diverifikasi jika dalam verifikasi penerima manfaat tidak memenuhi syarat akan diganti dengan list penerima manfaat yang sudah ada ditentukan oleh Kabupaten. Syarat sebagai penerima manfaat memiliki KTP, KK minimal sudah 2thn berkeluarga, surat tanah kepemilikan, pendapatan ump. Pada rembuk II sudah final ketetapan siapa penerima manfaat dan pada rembuk II warga penerima manfaat yang akan memilih panglong sendiri dan menegos didampingi oleh TFL. Saat melakukan pembangunan rumah juga tidak dibongkar 100% ada bagian yang disisakan untuk menjadi tempat tinggal. Untuk di Kab. Labura saat ini pembangunan sudah diatas 50%.

Salmarianto Kasubbag Program menambahkan “mengenai bantuan rumah relokasi untuk korban banjir bandang di Kab. Labura telah dilakukan koordinasi dengan dinas PKP Kab. Labura. Saat ini Pemprov Sumut menunggu Rencana Aksi dan ketersediaan lahan Rencana Aksi akan menjelaskan peran masing-masing pihak dalam penanganan rumah korban bencana tersebut”.

Acara diakhiri dengan foto bersama.(ulfa)