Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melakukan Verifikasi SK Kumuh Kabupaten Pakpak Bharat sesuai dengan dengan Kewenangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Acara dilaksanakan di Ruang Rapat Lt. II Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Jl. Jendral A.H Nasution (Jumat, 22/04).

Sekretaris Dinas Muhammad Haldun membuka acara mewakili Kepala Dinas PKP Provsu. Dalam pembukaannya Muhammad Haldun menyampaikan “Kawasan Kumuh dengan luasan 10-15 Ha yang akan dilakukan verifikasinya harus dilakukan bersama-sama pada semua aspek dan dilakukan dengan berkesinambungan. Dan dilakukan sesuai dengan RTRW agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada” ujarnya.

Selanjutnya Tim Verifikasi SK Kumuh Kabupaten Pakpak Bharat menyampaikan hasil identifikasi awal pendataan kelengkapan data kawasan kumuh Kabupaten Pakpak Bharat dengan luasan 10-15 Ha sesuai dengan kewenangan Provinsi ada 2 yaitu Kawasan Sukaramai Kecamatan Kerajaan dan Kawasan Aornakan I Kecamatan Pargeteng Geteng Sengkut, namun harus dilakukan deliniasi ulang kawasan, serta update data numerik dan profil kumuh

Dari hasil verifikasi Kabupaten Pakpak Bharat sudah memiliki RTRW sesuai Perda No. 9 tahun 2016 dan belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Penyempurnaan Deliniasi agar disesuaikan dengan pola ruang peruntukan Permukiman dalam RTRW. Data titik koordinat akan ditampilkan dalam empat titik koordinat atau titik-titik terluas sesuai polygon/peta kawasan.(ulfa)