Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara melakukan Verifikasi SK Kumuh Kabupaten Deli Serdang oleh Tim Verifikasi Provinsi sesuai dengan Kewenangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Acara dilaksanakan di ruang rapat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Jl. Jendral A.H Nasution No. 20 (Senin, 30/05).

Acara dibuka oleh Sekretaris Dinas PKP Muhammad Haldun. Kemudian Tim Verifikasi SK Kumuh Kabupaten Deli Serdang menyampaikan hasil identifikasi dan kelengkapan data kawasan kumuh Kabupaten Deli Serdang. Kawasan kumuh dengan luasan 10-15 Ha sesuai dengan kewenangan Provinsi terdapat 6 (enam) kawasan kumuh yang diusulkan.

Dari hasil verifikasi Kabupaten Deli Serdang sudah memiliki RTRW sesuai Perda No. 1 tahun 2021 namun belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Untuk kawasasn Desa Paluh Kurau tidak masuk dalam Kawasan Kumuh karena sebagian kawasannya hutan lindung. Dari kawasan kumuh yang diusulkan semua perlu dievaluasi kembali mulai dari deliniasi, data numerik, profil kumuh, dan data spasialnya dengan catatan satu polygon merupakan satu hamparan, tidak dibatasi wilayah administrasi dan polygon terserbut tidak dibolehkan ada insfrastruktur skala besar serta sungai, rel dan kawasan hijau. Lokasi yang masuk dalam polygon merupakan lokasi perumahan dan permukiman sesuai dengan peruntukan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Deli Serdang.(ulfa)