Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menerima kunjungan kerja dari Komisi III DPRD Kota Pematang Siantar. Kunjungan ini dipimpin oleh Timbul Marganda Lingga. Pertemuan diadakan di Aula Dinas Kantor PKP Provsu Jl. A.H Nasution No. 20 Medan (24/02).

Kunjungan kerja disambut oleh Sekretaris Dinas PKP Anda Subrata mewakili Kepala Dinas PKP, didampingin oleh Kasi dan Kabid di lingkungan Dinas PKP Provsu. Dalam kunjungannya Komisi III DPRD Kota Pematang siantar ingin berkordinasi dan berkonsultasi tentang konsep-konsep penataan perumahan berbasis ramah lingkungan dan penataan Kawasan kumuh.

“kami mempunyai permukiman kumuh yang luasnya masuk dalam yang bisa ditangani oleh Provinsi, tapi setahun ini belum ada kegiatan yang terkait dengan penataan Kawasan kumuh sampai ke Kota Pematang Siantar, kami ingin Kawasan kumuh di Kota Pematang Siantar mendapat perhatian dari Provinsi dan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan bersinergi dengan Provinsi, apa yang harus kami persiapkan agar mendapat perhatian dari Provinsi” ujar Timbul.

Anda Subrata menjelaskan “mengenai keinginan pemerintah pematang siantar mengenai penataan kawasan kumuh ada di UU NO.1 Tahun 2011, tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tertuang didalamnya, menurut UU tersebut Kawasan kumuh yang ditangani oleh Provinsi sebesar 10-15 Ha, jika luasan dibawah itu merupakan kewenangan Kab/Kota, kami juga menunggu SK Kawasan Kumuh tahun ini segera diterbitkan, ini juga merupakan prioritas kami untuk menuntaskan Kawasan yang merupakan kewenangan kami” ujar Anda.

“hanya saja tidak mungkin melakukan penataan Kawasan Kumuh secara bersamaan di 33 Kab/Kota, karena kita tau anggaran terbatas dan mengalami penyusutan karena adanya pandemi yang masih berlangsung. Tahun ini tidak ada untuk penataan Kawasan Kumuh untuk semua kabupaten/kota, kemungkinan Tahun 2022, tahun ini kita menyiapkan regulasi untuk percepatan penanganan Kawasan Kumuh” tambahnya.

Acara diakhiri dengan foto bersama.(ulfa)