Medan – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu menerima kunjungan kerja DPRD Kab. Serdang Bedagai dan Bappeda Kab. Serdang Bedagai berserta rombongan di Kantor Dinas PKP Provsu Jl. A.H Nasution No. 20 Medan (17/03).

Kunjungan kerja disambut oleh Kepala Dinas PKP Provsu Supryanto berserta Sekretaris Dinas PKP Provsu Anda Subrata dan Eselon III dan IV. Kepala Bappeda Sergai Prihatinah menyampaikan ingin meminta arahan dan petunjuk mengenai “Penataan Kawasan rel kereta api oleh PT. KAI di wilayah Desa Deli Muda Hilir, Kec. Perbaungan, penggusuran ini membuat masyarakat disekitar rel kereta api mengajukan permohonan kepada kecamatan dan kepada DPRD memohon agar mendapat fasilitas untuk pembangunan perumahan yang berada di skala perkotaan seperti pebangunan rusunawa, kami ingin mendapatkan informasi apa bisa program pembangunan rusunawa dilokasi yang sudah MOU dengan PT. KAI” ujar prihatinah.

Ketua DPRD Kab. Sergai Riski juga menyampaikan hal senada “karena adanya penggusuran oleh PT. KAI, kami berharap adanya program rusunawa ataupun program lain terkait bantuan ke masyarakat karena jika berharap kepada anggaran Kab. Serdang Bedagai karena banyaknya refocusing untuk penanganan COVID-19 hampir semua OPD tidak bisa bekerja secara maksimal, kami berharap ada arahan dan petunjuk untuk masyarakat di Kab. Serdang Bedagai” jelasnya.

Anda Subrata menjelaskan “memang SPM Dinas PKP Provsu salah satunya merelokasi rumah akibat korban bencana dan merelokasi rumah korban pembangunan pemerintah, namun demikian kami harus mengetahui terlebih dahulu grand desain dari relokasi ini, maupun rencana relokasi ini dari pemerintah daerah kabupaten. Tahun ini kami melakukan relokasi korban banjir di Kab. Madina tahun ini, terkait keinginan bapak/ibu sekalian tidak bisa dilakukan tahun ini, mungkin bisa diusahakan untuk tahun 2022” jelasnya.

Kabid Rumah Umum Saiful Zuhri menambahkan “sepadan kereta api memang banyak dimanfaatkan warga yang tidak mampu, terkait dengan penaganan ini, apakah disiapkan rumah sewanya, rumah susunnya yang kita bantu memang semua masyarakat yang penghasilannya dibawah UMP, Pemerintah Kab. Sergai bisa menyiapkan rencana aksi dn proposal untuk pengusulan rumah susun yang ditanda tangani Bupati ditujukan kepada Kementerian PUPR melalui aplikasi Sibaru, Dinas PKP Provinsi bertugas untuk memonitor apa yang ada di e-planning Sibaru, Bappeda dan DPRD harus bekerjasama dengan Dinas PKP Kab. Sergai dan melampirkan semua berkas proposal” tambahnya.

Kadis PKP Provsu Supryanto menambahkan “dalam pengusulan pembangunan rumah susun atau rumah couple untuk korban pembangunan pemerintah perlu memastikan urusan lahan sudah selesai karena baik bantuan dari pemprov atau dari pusat tidak ada bantuan pembebasan lahan” tambahnya.

Acara diakhiri dengan foto bersama.